Home » WVI: Mengurai Permasalahan Anak-anak Papua

WVI: Mengurai Permasalahan Anak-anak Papua

oleh Ghaisan Ubaidillah

Anak-anak di Papua membutuhkan perhatian lebih besar untuk bisa terlepas dari masalah kekerasan, rendahnya kepemilikan akta kelahiran, perkawinan anak dan rendahnya mutu pendidikan dasar.

POSO, DSN — Hasil Kajian Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Papua mengungkap fakta-fakta memprihatinkan. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, BPS, 2020, baru 56,6 persen anak- usia 0-4 tahun di Papua yang memiliki akte kelahiran, dan angka pernikahan anak di bawah usia 19 tahun mencapai 24,71 persen.

Anak-anak Papua siap berangkat sekolah

Kajian itu disusun Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama Deputi V Kantor Staf Presiden, dan disampaikan dalam webinar bertema Mengurai Kerumitan Perlindungan Anak di Papua, Kamis (16/9).

“Setidaknya ada enam permasalahan pokok yang muncul, pertama adalah kekerasan fisik dan verbal yang sering dihadapi anak-anak di Papua kemudian perundungan, berikutnya pergaulan bebas dan perkawinan anak,” kata Agung Wijaya, Peneliti dari Tim Riset WVI.

Penelitian itu dilakukan di empat kabupaten di Papua, yaitu kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Biak Numfor dan Asmat dengan metode mempelajari kebijakan, mempelajari data melalui diskusi terfokus bersama anak, dan wawancara denganpara pemangku kepentingan. Penelitian itu dilakukan sejak akhir 2020 hingga Mei 2021.

Dari sisi regulasi, diketahui bahwa dari 4 kabupaten yang diteliti, hanya Kabupaten Jayapura yang sudah memiliki Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Di tingkat provinsi, meskipun sudah memiliki Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang Perlindungan Korban KDRT, Provinsi Papua belum mengatur secara khusus pemenuhan hak anak.

Kesulitan belajar

Minimnya kebijakan khusus untuk pemenuhan hak anak atau perlindungan anak ini berdampak pada masih banyaknya anak yang mengalami kekerasan fisik dan verbal, terjerumus dalam pergaulan bebas dan pernikahan anak, tidak memiliki akte kelahiran, dan tidak bersekolah atau putus sekolah.

Kesulitan Belajar di Masa Pandemi

Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden mengakui masih banyak pekerjaan rumah untuk perlindungan anak di Papua yang juga dihadapkan pada masalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS September 2020, tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen atau tertinggi di Indonesia.

“Selain itu konflik juga berdampak pada anak-anak di bidang pendidikan. Sebagai contoh konflik di Kabupaten Nduga pada 2019 telah menyebabkan empat ribu siswa tidak bersekolah selama dua tahun delapan bulan” kata Jaleswari.

Jaleswari Pramodhawardani

Dia menambahkan di tengah situasi pandemi Covid-19 banyak anak Papua yang mengalami kesulitan mengakses pembelajaran karena minimnya layanan komunikasi hingga keterbatasan buku ajar. “Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tak bisa dilakukan di 64 persen wilayah Papua karena tidak ada internet,” papar Jaleswari.

Dijelaskannya pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Keppres 20 Tahun 2020 sebagai ujung tombak kerja pemerintah pusat dalam membangun Tanah Papua. Kebijakan ini juga mengamanatkan pemenuhan hak-hak anak, salah satunya yaitu cita-cita mewujudkan “Papua Layak Anak”.

Hasil kajian itu menyampaikan delapan rekomendasi , termasuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan pemenuhan dan perlindungan anak sesuai dengan konteks masing-masing kabupaten, dan mendorong penyusunan program pemenuhan hak dan perlindungan anak yang berkesinambungan. (gh/dsn-3)

 

Related Posts

Tinggalkan Komentar